Deforestasi di HD Batu Ampar Kembali Terjadi, Ini Tanggapan LPHD Batu Ampar

 

KUBU RAYA-SAMPAN-Luas tutupan Hutan di Bentang Pesisir Padang Tikar (BPPT) mengalami penurunan setiap tahunnya akibat deforestasi. Baik yang terjadi di areal Hutan Desa (HD) maupun di areal Non HD.

Semenjak 26 tahun terakhir, yakni periode 1990 s/d 2016, total luas deforestasi seluas ±29.858 ha, dengan rerata tahunan seluas ±1.148 ha atau ±95,7 ha/bulannya.

Dari total luas deforestasi tersebut, seluas ±9.341 ha, deforestasi terjadi di HD, dengan rerata ±356 ha/tahunnya atau ±29,9 ha/bulannya. Sedangkan seluas ±20.517 ha, deforestasi terjadi di areal non HD, dengan rerata ±789 ha/tahunnya atau ±65,76/bulannya.

SAMPAN Kalimantan, sejak 2017 telah melakukan pemantauan laju deforestasi di BPPT. Hal ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar keberhasilan intervensi program Hutan Desa di BPPT.

Pemantauan laju deforestasi priode 2017 s/d 2018, dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sejak 2019, sebagai early warning system, pemantauan laju deforestasi dilakukan secara bulanan.

Minggu ke-4 bulan Juni 2019, TIM SAMPAN Kalimantan kembali melakukan monitoring deforestasi di BPPT. Berada di HD Desa Batu Ampar pada koordinat 00°43’49.350” S 109°28’34.091” E, berdasarkan citra satelit dan hasil verifikasi lapangan, luas total deforestasi di HD seluas ±0,9 ha.

Hasil analisis menunjukkan deforestasi yang terjadi dikawasan Hutan Mangrove (HD Batu Ampar) BPPT ini, diakibatkan oleh illegal logging. Menindaklanjuti hasil analisis citra satelit tersebut dan hasil analisis dari monitoring yang dilakukan bulan sebelumnya, TIM monitoring melakukan sosialisasi hasil monitoring deforestasi bulan sebelumnya dan berkoordinasi dengan Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Batu Ampar atas temuan deforestasi yang terjadi di bulan juni 2019.

Berdasarkan konfirmasi dan diskusi yang dilakukan dengan LPHD Batu Ampar, Hermansyah selaku Ketua LPHD Batu Ampar, dari hasil analisis dan temuan deforestasi di bulan sebelumnya yang terjadi di areal HD Batu Ampar, Hermansyah sangat menyayangkan hal itu. “Saya bersama anggota LPHD lainnya telah berupaya melakukan tindakan preventif agar illegal loging di HD Batu Ampar tidak terus terjadi, “ ucap Hermansyah yang akrab di panggil Herman.

Herman melanjutkan, agar illegal logging tidak terus terjadi di HD Batu Ampar, kita LPHD telah melakukan berbagai upaya, mulai dari sosialisasi ditingkat desa, menggalakkan kembali kearifan local terkait sistem tebang pilih mangrove yang memerhatikan kelestarian mangrove, patroli rutin, hingga komunikasi langsung secara personal ke pelaku illegal logging, namun illegal logging terus terjadi di HD Batu Ampar.

“Faktor utama penyebab illegal loging di HD Batu Ampar sulit diatasi adalah di Desa Batu Ampar sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani arang mangrove, yang sejak dulu sudah berlangsung secara turun-temurun. Terdapat sekitar 400an orang petani dan sekitar 2000an orang terlibat dalam pembuatan arang mangrove ini dan menggantungkan hidupnya dari profesi tersebut,” tegas Herman.

Lanjut Herman, sampai saat ini belum ada alternatif lain yang dapat mengalihkan profesi petani arang di Batu Ampar, baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak lainnya. Walaupun saat ini telah ada alternatif profesi lain seperti misalnya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kepiting Bakau yang diinisiasi oleh SAMPAN Kalimantan, nanum belum mampu mengalihkan hal tersebut.

“Selama ini berdasarkan aturan yang berlaku, mangrove dilarang untuk ditebang, apa lagi yang berada di areal HD maupun di areal Hutan Lindung (HL). Di sisi lain, Batu Ampar sebagian besar wilayah pesisir pantainya adalah areal HL yang juga merupakan HD Batu Ampar,” tutur Herman.

Herman mengharapkan kepada pemerintah untuk membuat aturan legal (regulasi) yang mengatur terkait persoalan mangrove ini, sebab di Batu Ampar sendiri kondisinya berbeda dengan tempat lain, setidaknya petani arang di Batu Ampar mendapat perlindungan hukum, sehingga tidak merasa was-was saat melakukan pekerjaannya.

“Sampai saat ini pun permintaan terhadap arang bakau juga terus ada dan meningkat, yang mana sebagian besar arang dari Batu Ampar ini di ekspor ke Cina dan Korea, tetapi mereka (pengusaha besar) aman-aman saja, namun petani arang di Batu Ampar dihantui oleh aturan yang mengikat dan kucing-kucingan dengan penegak hukum,” tegas Herman.(as)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *