Angin Segar Perhutanan Sosial Aturan PS Ekosistem Gambut Dikeluarkan KLHK


PONTIANAK-SAMPAN-Keluarnya peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial (PS) pada ekosistem gambut memberi angin segar bagi masyarakat yang mengajukan skema Perhutanan Sosial, khususnya Hutan Desa (HD) pada wilayah gambut di desanya. Aktivis SAMPAN Kalimantan Vincen berharap aturan tersebut dapat segera diterapkan.
“Peraturan Menteri KLHK tentang PS ekosistem gambut tertuang pada nomor P.37/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Perhutanan Sosial ekosistem gambut. Semoga saja segera diterapkan di lapangan,” ungkap Vincen, (20/11).
Saat ini desa-desa dampingan SAMPAN Kalimantan bersama mitra kerja seperti Bentang Kalimantan masih ada sekitar 13 desa yang belum keluar izinnya. 
ke 13 Desai itu adalah Desa Sungai Kerawang, Desa Sumber Agung, Desa Tanjung Beringin di Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya Desa Kubu, Desa Sungai Bemban, Desa Ambawang, Desa Kampung Baru di Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya Desa Permata, Desa Betuah di Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, Desa Pasir di Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, dan Desa Nanga Sebintang di Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu. Ketiga belas desa ini bersama desa lainnya terus mengharapkan segera berjalannya regulasi dari permenLHK No. 37 Tahun 2019 tersebut. Hal senada juga di sampaikan oleh Nurhasniah Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemiteraan Lingkungan Wilayah Kalimantan saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pendamping Perhutanan Sosial Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Orchardz Pontianak Tanggal 18-20 November 2019. Dia mengatakan setiap izin yang telah diajukan dan dilakukan verifikasi teknis pasca ajuan akan segera ditindaklanjuti proses izinnya dan disesuaikan  dengan poin poin dalam PermenLHK No. 37 tersebut agar segera dikeluarkan izin izin HPHD bagi masyarakat pengaju.(ma)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *