KUBU RAYA-SAMPAN-Delapan desa di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kubu Raya ikuti Workshop Percepatan Usulan Hutan Desa dengan Instrumen Permen LHK No.P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 yang diadakan SAMPAN Kalimantan, bertempat di Hotel Gardenia, (13/12). Dalam workshop itu menghasilkan penyerahan dua dokumen proposal hutan desa landskap oleh delapan desa pengusul.

Aktivis SAMPAN Kalimantan, Hardi menuturkan, dari hasil workshop itu menghasilkan penyerahan dua dokumen proposal hutan desa landskap Mandai Kalis dan Suruk Tebaong serta Bentang Dabung, Tanjung Bunga oleh 8 desa pengusul (Bahenap, Nanga Raun, Selaup, Nanga Semangut, Kensuray) dari Kapuas hulu dan (Dabung, Seruat Dua, Sungai Nibung) dari Kabupaten Kubu Raya kepada pokja perhutanan sosial Kalimantan barat. “Sekertaris Pokja PS Kalbar, Lasarus Marpaung yang menerimanya,” ucapnya.

Diceritakan Hardi, latar belakang kegiatan ini bermula pada RPJMN teralokasi 12,7 juta hektare kawasan hutan yang akan diberikan kepada masyarakat untuk mengelola melalui skema perhutanan sosial (HD, HKm, kemitraan, dll.

Penyerahan Proposal AJuan Hutan Desa Nanga Semangut Kabupaten Kapuas Hulu, ke Pokja PS Kalbar. SAMPAN 2016

Penyerahan Proposal AJuan Hutan Desa Nanga Semangut Kabupaten Kapuas Hulu, ke Pokja PS Kalbar. SAMPAN 2016

Dalam hal ini SAMPAN bersama melakukan pemetaan wilayah dan melakukan analisis spatial terhadap status kawasan pada wilayah 8 desa tersebut. Dari hasil analis ditemukan bahwa ada potensi perhutanan sosial yang dapat dikembangkan di 8 desa tersebut. Sehingga kemudian masyarakat bersepakat untuk mengajukan. Kemudian membentuk LPHD dan menyusun proposal, sehingga selanjutnya diajukan kepada pokja.

Pengajuan untuk Kapuas Hulu telah dilakukan tapi skema permenhut 89 tahun 2014 kepada Bupati sejak 10 bulan yang lalu, hasilnya tidak ada progres sama sekali sehingga pihaknya mengajukan langsung kepada Menteri LHK melalui pokja PS. “Dengan kebijakan saat ini, harapan kami prosesnya dapat lebih cepat,” tuturnya.

Kepala Desa Tanjung Harapan menceritakan bahwa proses yang pihaknya lalui yaitu mulai dari sosialisasi hingga memperoleh Penetapan Areal Kerja Hutan Desa (PAK-HD) waktunya kurang lebih 2 tahun. Ia mensuport kepala desa yang hadir agar jangan menyerah dalam mengikuti semua proses yang lama ini. Itu belum dihitung Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Bentang Pesisir Padang Tikar yang saat ini masih dalam proses usulan.

penyerahan-ajuan-hutan-desa-sungai-nibung-ke-pokja-ps-kalbar.SAMPAN 2016

Penyerahan ajuan hutan desa Sungai Nibung ke-pokja-ps-kalbar.SAMPAN 2016

Staff SAMPAN Kalimantan, Alias menambahkan kegiatan ini merupakan upaya agar usulan Hutan Desa di Kapuas Hulu dan Kubu Raya cepat memperoleh respon. Khusus di Kapuas Hulu, usulan Hutan Desa sesungguhnya telah dilakukan sejak 17 Februari 2016. Tetapi belum ada respon dari Kabupaten karena belum jelasnya kewenangan pasca UU 23 tahun 2014. Sekarang, sudah terbit Permen LHK yang baru tentang Perhutanan Sosial. Sehingga diharapkan kegiatan ini yang juga dibarengi dengan pengusulan proposal Hutan Desa ke POKJA PPS segera ditindaklanjuti.(ma)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.