Pulau Kalimantan, pulau terbesar ke-3 didunia, dikenal dengan sebutan pulau seribu sungai. Sejak dahulu, sungai berfungsi sebagai sumber kehidupan dan penghubung berbagai kepentingan dari hulu (darat) hingga ke pesisir. Sampan, alat transportasi air, merupakan sarana utama yang digunakan masyarakat untuk menghubungkan mobilitas kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Secara alamiah sungai membentuk hubungan sebab-akibat yang sangat erat antara kondisi di hulu dan pesisir, sehingga melestarikan sungai dengan menjaga kelestarian di hulu dan pesisir tetap dilakukan oleh oleh masyarakat. Bagi masyarakat di Kalimantan yang hidup di hulu dan pesisir, istilah pantai tidak hanya identik dengan pesisir laut maupun muara, tetapi juga wilayah yang berada di sempadan sungai dan tepian danau.

Pada perkembangannya, terjadi transformasi ekonomi dan politik secara besar-besaran dari aktifitas subsisten ke masifikasi industri perkayuan, perkebunan, dan pertambangan di hulu maupun pesisir. Orientiasi ekonomistik, ditopang dengan praktek tata kelola hutan dan lahan dan yang buruk, menjadikan hutan dan lahan beserta kekayaan alam di atas serta terkandung didalamnya dikelola secara eksploitatif.

Sungai akhirnya menjadi tempat pembuangan sampah dari limbah industri di hulu, mengalir ke muara dan menumpuk di pesisir. Konskwensinya, terjadi kerusakan ekologis yang mengakibatkan punahnya keanekaragaman flora dan satwa sungai, muara dan hutan mangrove serta tempat hinggap binatang raptor. Selain itu, terjadi penisbian terhadap masyarakat yang kehidupannya bergantung terhadap keberadaan hutan dan lahan, sehingga berdampak pada ketidakmampuan resilience masyarakat dalam adaptasi dan mitigasi perubahan sosial serta perubahan ekologi lokal maupun global (perubahan iklim).

Berdasarkan hal tersebut, SAMPAN Kalimantan berdiri untuk berkontribusi pada penyelamatan daerah aliran sungai dari hulu hingga hilir dan daerah penyangganya serta kawasan pesisir dari hutan mangrove, muara serta pulau-pulau yang berada didalamnya. Kerena salah satu indikator keadilan, kelestarian, dan keberlanjutan alam kalimantan sesuai dengan prinsip tata kelola hutan yang baik, terletak pada kondisi daerah aliran sungai dan pesisir.