PONTIANAK – Sampan Kalimantan tahun ini memfasilitasi lima desa bentang Mandai Kalis-Suruk Tebaong Kapuas Hulu. Dengan luasan sebesar 100 ribu hektar, LSM ini turut mewujudkan target perhutanan sosial di Kalimantan Barat (Kalbar) sebesar 1,5 juta hektar di tahun 2019.

“Sebentar lagi SK (Surat Keputusan) diterima oleh masyarakat yang luasanya kurang dari 100 ribu hektar,” ungkap Direktur Eksekutif Sampan Kalimantan, Dede Purwansyah, belum lama ini.

Dede mengatakan tahun 2017 lalu, pihaknya telah memfasilitasi 13 izin hutan desa seluas 76,37 ribu hektar untuk 10 desa bentang pesisir Padang Tikar Kecamtan Batu Ampar dan kurang lebih 8 ribu hektar untuk 3 desa bentang Dabung-Tanjung Bunga, Kubu Raya. Saat ini pihaknya dan beberapa mitra lainnya tengah mendorong upaya untuk mewujudkan perhutanan sosial di Ketapang,  Kubu Raya,  Sambas, Mempawah dan Landak.

Data terakhir pada Maret 2018 menunjukkan saat ini pencapaian perhutanan sosial di Kalbar baru 10 persen dari total target 1,5 juta hektar hingga tahun 2019 atau kurang lebih mencapai 152 ribu hektar.  Tahun ini Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial  (Pokja PPS) Kalbar menargetkan 704 ribu hektar untuk perhutanan sosial di propinsi ini.

Meski pencapaiannya baru 10 persen, namun Dede optimis angka tersebut bakal tercapai. Dia pun tak memungkiri berbagai tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut. Salah satunya terkait kebijakan  pemerintah kabupaten salah satunya terkait dukungan melalui Perda tentang perlindungan masyarakat hukum adapt (HA). Dengan adanya perda ini, kata dia, akan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui perhutanan sosial.

“Sejauh ini baru ada Sintang, Sanggau, Landak dan Melawi yang sudah ada perda tersebut (Perlindungan masyarakat HA). Daerah lain saya kira penting mendukung hal tersebut,” tuturnya.

Dia juga menambahkan perlunya dukungan finansial dalam mewujudkan perhutanan sosial, salah satunya dengan memberikan porsi dana melalui dana desa. Pemerintah desa menurutnya dapat menggunakan dana desa untuk membuat rencana wilayah ajuan perhuntanan sosial tersebut dan masuk menjadi tata ruang desa. Dalam hal ini intervensi menurnya juga perlu.

“Meskipun kewenangan sektor kehutanan tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten tetapi perlu diingat desa dan masyarakatnya tetap menjadi tanggungjawab pemkab. Sehingga menjadi keniscayaan bahwa pembinaan dan dukungan tetap bisa dilakukan sesuai peraturan tupoksi oleh masing-masing sektor,” pungkasnya. (sti)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.