SAMPAN Dorong Revisi Permen KP Tentang Aturan Ekspor Kepiting

 
PONTIANAK-SAMPAN-Aktivis SAMPAN Kalimantan Beni memandang aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang larangan penjualan ekpsor komoditas kepiting telur sedikit banyak akan mempengaruhi kelangsungan perkembangan budidaya pembenihan kepiting. Agar semuanya bisa senada, perlu koordinasi lintas kementerian guna membahas persoalan ini.
 
“Aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melarang menjual kepiting betina dengan prasyarat ditentukan sedikit banyak akan mempengaruhi tempat budidaya pembenihan kepiting yang telah dibuat,” kata Beni, Sabtu 1 Juni 2019.
 
Memang kata Beni, aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan diperuntukan agar kelangsungan hidup kepiting di alam tak punah. Dari sisi ini Beni setuju dengan aturan tersebut.
 
Namun imbasnya bakal terkena apabila pada pembudidayaan benih kepiting ke depan semakin besar dan siap dipasarkan. “Ini pasti berimbas. Apalagi jika dijual ekspor,” katanya.
 
Agar semuanya bisa berjalan senada harusnya, aturan tersebut dapat direvisi dengan melegalkan penjualan budidaya benih bibit kepiting untuk dilepas ke pasaran. 
 
Lagian lanjut dia, hasil pembenihan bibit kepiting tak semuanya dipasarkan. Sisanya juga dilepas liarkan ke alam bebas. Dengan begitu menurutnya tak mengurangi habitat kepiting. Malahan justru semakin bertambah.
 
Adanya program Perhutanan Sosial dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup khususnya disektor hasil laut sebenarnya menjadi asa bagi masyarakat untuk dapat mengembangkan hasil kekayaan alam bukan kayu. Namun jika terbentur aturan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, ujungnya masyarakat tak bisa berbuat banyak.  “Agar aturannya legal, perlu dikoordinasikan antar kementerian. Mudah-mudahan saja ke depan aturan ini bisa direvisi,” tutupnya.(ma)
 

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.