JAKARTA-SAMPAN-Tim SAMPAN Kalimantan mendampingi 8 desa dari Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Kubu Raya ke Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (31/1) untuk menyerahkan proposal hutan desa. Harapannya usai penyerahan proposal itu, dapat segera di proses untuk ditetapkan jadi hutan desa.

“Kita mendampingi perwakilan 5 desa dari Kapuas Hulu dan tiga desa Kubu Raya ke Kementerian LHK untuk menyerahkan proposal hutan desa. Semoga apa yang kita lakukan ini segera ditindaklanjuti,” ujar Vian perwakilan SAMPAN Kalimantan.

Penyerahan Proposal Hutan Desa

Diceritakan dia, lima desa dari Kapuas Hulu yang menyerahkan proposal hutan desa itu adalah Desa Nanga Raun, Bahenap, Kensurey, Selaup dan Desa Nanga Semangut. Sedangkan tiga desa Kubu Raya, yaitu desa Dabong, Seruat Dua dan Desa Sungai Nibung.

Saat penyerahan proposal itu, pihaknya diterima oleh bidang PSKL. Dalam pertemuan itu pihak PSKL menyambut baik kedatangan perwakilam desa. “Dokumen juga sudah kita serahkan. Semoga apa yang kita lakukan ini segera diproses,” ujarnya.

Selain 8 proposal itu, pihak SAMPAN juga menyerahkan dokumen 10 desa dari Kubu Raya yang pernah diajukan 2014. Pengajuan yang dilakukan itu sesuai dengan aturan terbaru Pemerintah pusat tentang Hutan Desa. Dede Purwansyah selaku Program Officer Advokasi SAMPAN Kalimantan berharap penyerahan dokumen perbaikan dari 10 Desa wilayah Ajuan Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar dapat mempercepat keluarnya proses izin HPHD oleh Kementrian LHK.

Sementara ikut dalam penyerahan tersebut yakni Tim Pokja Perhutanan Sosial, Provinsi Kalimantan Barat. Lasarus berharap pasca diserahkannya proposal hutan desa ini semoga proses tindak lanjutnya cepat. Dengan demikian harapan desa memiliki hak kelola hutan desa dapat dirasakan oleh masyarakat. Tinggal proses pendampingan yang dilakukan oleh SAMPAN Kalimantan terhadap desa-desa pengaju diharapkan tidak berenti sampai disini tetapi dilanjutkan sampai pada tujuan Hutan Desa benar-benar tercapai.

Lanjutnya, bagi semua kepala desa yang ikut maupun unsur lain dari desa yang mewakili penyerahan proposal HD ke kementerian supaya pihak desa memahami bahwa dengan keluarnya hak pengelolaan hutan desa, desa diberi hak untuk mengelola guna kemakmuran masyarakat desa, bukan hak untuk menguasai apa lagi dikuasai secara individu.(ma)⁠⁠⁠

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.