PONTIANAK-SAMPAN Kalimantan bersama stakeholder belum lama ini mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi penetapan masyarakat hukum adat dan hutan adat di Provinsi Kalbar. Salah satu hasil yang ingin dicapai dalam rapat ini adalah up date informasi terkait perkembangan masyarakat hukum adat dan hutan adat yang sudah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, Peraturan Daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
 
Staf SAMPAN Kalimantan, Vincensius mengatakan, kegiatan rapat dilaksanakan di Kantor LBBT, Siantan Pontianak. Dalam kegiatan itu diikuti oleh perwakilan Pejabat Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, Aman Kalbar, Elpagar, Akademisi, PPSDAK, Institut Dayakologi, Intan, Jari Borneo, WALHI Kalbar, LBBT dan Pervasi.
 
Ada banyak hasil dalam rapat tersebut. Informasi terbaru terkait target Hutan Adat yang diusulkan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat yaitu seluas 656.654,08 hektar yang menyebar di 9 (sembilan) Kabupaten/ Kota yaitu Sanggau, Melawi, Sambas, Landak, Ketapang, Kapuas Hulu, Sintang, Bengkayang dan Sekadau.  
 
Para penggerak dan Pemerintah daerah baikpun Pemerintahan Provinsi dalam upaya pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan penetapan Wilayah Hutan Adat di Kalimantan Barat, saat ini terus melakukan upaya-upaya persiapan seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Surat Keputusan (SK) Bupati, data sosial dan Spasial yang menjadi syarat Penetapan Masyarakat Hukum Adat dan hutan Adat. 
 
Untuk di Kalimantan Barat sudah memiliki 6 (enam) Peraturan Daerah Yaitu, Kabupaten Sanggau Perda No. 1 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Kab. Landak Perda No. 15 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan MHA Kabupaten Landak, Kab. Melawi Perda No. 4 tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Kab. Sintang Perda No 12 tahun 2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat, Kab. Sekadau Perda No 8 tahun 2018, Kab. Kapuas Hulu Perda No 13 tahun 2018 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kapuas Hulu.
 
Sedangkan Masyarakat Hukum Adat yang sudah mendapatkan Surat Keputusan Bupati terkait penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Penetapan Hutan Adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, lanjut dia yaitu Masyarakat Adat Tapang Sambas dan Tapang Kemayau Desa Tapang Semadak di Kabupaten Sekadau, Masyarakat Adat Tae dan Masyarakat Adat Segumun di Kabupaten Sanggau, Masyarakat Adat Pikul di Kabupaten Bengakayang dan Masyarakat Adat Binua Laman Garoh, Desa Keranji Mancal Kecamatan Sengah Temila di Kabupaten Landak.
 
Adanya sharing usulan penetapan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah adat oleh masing-masing pegiat Hutan Adat di wilayah Kalimantan Barat menurutnya sangat baik. Pasalnya dari diskusi tersebut banyak hal muncul. Salah satunya upaya pendampingan yang masih perlu ditambah dari setiap mitra atau pendamping, mengingat luasan Hutan Adat yang masih belum terpenuhi kuotanya, namun lembaga pendampingnya kurang.(ma)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.