Policy Brief Satu Tahun Korsup Minerba KPK RI di Kalimantan BaratKehilangnya pendapatan Negara dari pertambangan sektor Mineral dan Batubara mendapat perhatian serius dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). Kewenangannya sebagaimana Undang-Undang No. 30 tahun 2003, KPK RI mengadakan Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara (Korsup Minerba). Kewenangan KPK tersebut merupakan langkah pencegahan agar korupsi sektor Mineral dan Batubara tidak semakin merajalela. Salah satu Propinsi dilakukannya Koordinasi dan Supervisi Mineral dan Batubara oleh KPK RI adalah Kalimantan Barat yang dilakukan pada 20-22 Mei 2014 di Pontianak. Fakta Korsup Mineral dan Batubara di Kalimantan Barat, antara lain:

  1. Evaluasi Ditjen Minerba Kementrian ESDM menyebutkan bahwa dari total 682 IUP yang dikeluarkan oleh pemerintah, hanya 313 IUP yang terkategori Clean and Clear (CnC). Dengan kata lain, 379 IUP masih bermasalah. Jika mengacu pada data perizinan yang dikeluarkan oleh Guberbur Kalbar sebanyak 813 IUP sampai Juni 2014, maka terdapat 500 IUP yang masih belum CnC. Kabupaten Ketapang menempati urutan pertama IUP terbanyak se-Kalbar yaitu 147 IUP juga sekaligus memiliki IUP terbanyak yang belum CnC yaitu 68 IUP. Kemudian, dari 682 IUP yang dikeluarkan hanya 19 IUP yang sudah membayarkan dana Jaminan Reklamasi dan 2 IUP yang sudah membayarkan dana jaminan Pasca Tambang.
  2. Overlay Peta Perijian Pertambangan dengan Peta Kawasan Hutan di Kalimantan Barat oleh Dirjen Planologi Kementerian Kehutanan menyebutkan 13 perusahaan berada di Hutan Konservasi seluas 2.531,74 hektar dan 125 perusahaan seluas 135.156,63 hektar berada di Hutan Lindung. Kemudian, dari 2.005.780 juta ha total luas izin pertambangan yang berada di Kawasan Hutan dengan rincian 158.199 ha untuk operasi produksi dan 1.847.581 ha untuk eksplorasi, hanya 12.608 ha yang telah memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Persetujuan Prinsip untuk Operasi Produksi dan 19.777 ha yang telah memilki IPPHK untuk eksplorasi. Dengan kata lain, masih terdapat 145.591 ha atau 92% yang belum memiliki IPPHK dan Persetujuan Prinsip untuk Operasi Produksi di Kawasan Hutan dan 1.827.804 ha atau 99% yang belum memiliki IPPHK untuk eksplorasi.
  3. Evaluasi dari Dirjen Pajak Kementrian Keuangan RI menyebutkan bahwa: a) dari 683 IUP yang dikuasakan kepada 479 perusahaan pertambangan, baru 397 perusahaan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), b) banyak NPWP yang tidak melaporkan SPT nya kepada Negara, c) Nilai pelaporan SPT Tahunan tahun 2010-2013 dilaporkan senilai 6.91 Trilyun, namun pajak penghasilan yang dibayarkan hanya senilai 229 Milyar, d) dari 5,3 juta hektar luas pertambangan di Kalbar, hanya 1,2 juta hektar (21,8%) yang dilaporkan sudah membayarkan pajak.
  4. Selain itu, masih ada 466 IUP yang memiliki hutang dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam periode 2011-2013. Jumlah kurang bayar PNBP tersebut senilai 272 Milyar dengan rincian 195 Milyar berupa Iuran Tetap dan 77 Milyar berupa Royalti.

Berangkat dari fakta diatas, KPK RI bersama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota kemudian mensepakati 5 langkah strategis yang menjadi rekomendasi untuk perbaikan pengelolaan pertambangan di Kalimantan Barat, yaitu:

  1. Melakukan Penataan Izin Pertambangan.
  2. Pelaksanaan Kewajiban Keuangan Pelaku Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
  3. Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pertambangan Mineral dan Batubara.
  4. Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan/Pemurnian Hasil Tambang Mineral dan Batu Bara.
  5. Pelaksanaan Pengawasan Penjualan dan Pengangkutan/pengapalan Hasil tambang Mineral dan Batubara.

Silakanan download File PDF.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.