PONTIANAK-Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) M Marcellus Tj mengungkapkan, provinsi ini telah mencapai progres tertinggi dalam program perhutanan sosial. Meski demikian tantangan ke depan, tak hanya sebatas status, perlu juga ditingkatkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di sana.

Seperti diketahui, program perhutanan sosial yang dicanangkan Presiden Joko Widodo se-Indonesia totalnya mencapai seluas 12,7 juta hektare. Di Kalbar sendiri mendapat 1,1 juta hektare yang dituangkan dalam Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS).

Dari total luas perhutanan sosial se-Indonesia, provinsi Kalbar menduduki peringkat keempat terluas, setelah Provinsi Kalimantan Tengah, Riau dan Papua.

Dimana sampai akhir 2018 sudah dikeluarkan sebanyak 88 perizinanakses kelola yang diberikan kepada masyarakat di Kalbar. Baik itu berupa hutan desa, hutan adat, Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan HutanTanaman Rakyat (HTR). Dengan rincian hutan desa 61 unit, HKM 17 unit, HTR enam unit dan hutan adat empat unit. Luasan totalnya mencapai 268.280, 91 hektare.

Menurutnya tantangannya kemudian adalah bagaimana pasca izin tersebut dikeluarkan. Masyarakat tetap memerlukan program-program pemberdayaan agar bisa memanfaatkan hasil hutannya secara maksimal. Dan itu perlu dorongan dari berbagai pihak terkait, buka hanya di Dinas Kehutanan.  

Meski diakui Kalbar salah satu yang tercepat se-Indonesia mengimplementasikan programperhutanan sosial itu. Dari capaian nasional sekitar 1,2 juta hekatre, Kalbar menyumbang sekitar dua ratus ribu hektare lebih. “Capaiannya tertinggi,” katanya.

“Tantangan ke depan adalah bagaimana memberdayakan pasca izin. Ada anggapan beberapa pihak di lain OPD, ketika sudah mendapat izin seakan hanya menjadi tanggung jawab Khutanan,” terangnya.

Padahal tidak demikian, karena menurutnya dalam program tersebut juga ada kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat. Yang dalam implementasinya harusnya bisa melibatkan berbagai pihak. Seperti koperasi, industri, perdagangan, perikanan, peternakan dan lain-lain.

“Itu yang menjadi tantangan ke depan, termasuk di Provinsi Kalbar, karena program ini adalah program pusat,” terangnya.

Selain itu, ia menjelaskan dalam program perhutana sosial ini, hutan desa bisa masuk di kawasan hutan produksi maupun hutan lindung. Sementara untuk hutan adat sesuai putusan MK-35 Tahun 2015, jika berada di kawasan hutan maka wajib ada Perda tentang perlindungan masyarakat hukum adat.

“Nah dari 14 kabupaten/kota yang ada di Kalbar kami baru memiliki empat Perda, yaitu di Landak, Sanggau, Sintang dan Melawi,” jelasnya.

Untuk kabupaten lain diharapkan juga bisa memfasilitasi agar diterbitkan Perda yang sama. Karena memang berdasarkan hasil evaluasi terhadap tujuh kabupaten terdapat potensi hutan adat sekitar 660 ribu hektare dengan 300-an poligon.

“Telah teridentifikasi di mana sih posisi dan letaknya, apa fungsi kawasannya, sudah ada. Ini terbentur ketika mengusulkan ke kementerian, jika itu berada di kawasan hutan, tidak mungkin mendapat izin ketika Perdanya belum ada,” paparnya.

Sampai saat ini hutan adat di Kalbar yang sudah ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada empat. Dua di Sanggau, satu di Bengkayang dan satu di Sekadau. Luasan totalnya sekitar 2.800-an hektare.

“Nah keempat hutan adat ini memang masih berada di desa tertinggal, tantangan ke depan bagaimana bisa mengembangkan program ini sehingga ekonomi masyarakat di sana ikut terdongkrak,” harapnya.

Dengan adanya SK Perhutanan Sosial diharapkan pengembangan terhada kawasan tersebut terus dilakukan. Jika awalnya statusnya masuk dalam desa tertinggal maka harus bisa menjadi desa mandiri. Perlu pendampingan berbagai pihak agar ada pemberdayaan berkelanjutan bagi masyarakat di sana.

Intinya dikatakan Marcellus setelah ada perhutanan sosial maka perlu dilakukan tata batas agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Lalu yang kedua perlu penyusunan program-program pada area yang sudah ditetapkan. Dengan adanya kebijakan Gubernur Kalbar berkaitan dengan Indeks Desa Membangun, ia berharap ini bisa disinergikan.

“Saya di Dinas Khutanan juga sudah menyusun peta Indeks Desa Membangun berkaitan dengan persoalan-persoalan perhutanan ini,” pungkasnya.(bar)       

 Sumber Pontianak Post

 

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.