Perempuan DesaSAMPAN-Pontianak- Masifnya tingkat kekerasan yang dirasakan oleh perempuan Indonesia merupakan problematika yang harus segera dicari solusinya. Misalnya, akibat lapangan kerja yang sempit, banyak perempuan Indonesia mengabdikan dirinya di negara tetanga untuk menjadi Pembantu Rumah Tangga (PRT) atau kerja-kerja lainnya yang masih sanggup untuk dipikul bebannya. Di sisi lain, media gencar memberitakan terkait kekerasan yang harus dihadapi perempuan dalam segala hal, dari pelecehan seksual hingga tingkat kekerasan. Hal ini dikarenakan Sumber Daya Alam (SDA) sudah tak mampu lagi dikelola secara maksimal oleh perempuan sehingga pilihan untuk bekerja diluar desa menjadi prioritas.

Merujuk pada data Komnas Perempuan pada tahun 2014, jumlah kekerasan terhadap perempuan sebanyak 293.220 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebanyak 279.688 kasus[1]. Banyaknya kasus yang dihadapi perempuan dikarenakan belum terpenuhinya hak-hak perempuan dalam berbagai sektor.

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) juga harus melibatkan perempuan dalam segala aspek. Misalnya, pengambilan keputusan dalam penguasaan maupun pengelolaan atas tanah karena memang secara historis keterlibatan perempuan sangat maksimal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Oleh karena itu, sebagai aspek urgen dalam pengelolaan, perempuan memerlukan perlindungan yang sangat kuat baik dari segi sosial maupun hukum. Selain itu, maraknya investasi berbasis hutan dan lahan sangat berpengaruh terhadap reproduksi. Oleh karena itu, perlindungan terhadap perempuan merupakan sebuah keyakinan agar regenerasi tidak terancam akibat maraknya investasi korporasi tambang maupun perkebunan yang membahayakan reproduksi, khususnya perempuan di desa.

Perempuan di desa yang menggantungkan penghidupan dari potensi sumber daya alam yang ada semakin terancam dengan penguatan sektor pembangunan yang melahirkan proyek industri besar seperti pertambangan dan perkebunan. Kemudian, hal ini memicu dampak negatif terhadap reproduksi. Perempuan-perempuan yang berada di lingkaran industri tersebut mengalami fase dari kerusakan tanah serta kehancuran sumber daya alam, seperti hutan, udara, dan air.

Reni Andriani, peraih beasiswa Studi Agraria dan Pemberdayaan Perempuan Sajogyo Institute yang bekerja di wilayah Melawi desa Nanga Potai mengatakan pelibatan perempuan hanya pada tahap produksi, selebihnya perempuan tidak memiliki hak. “Dalam proses pengelolaan SDA, perempuan hanya terlibat pada tahap produksi. Hanya pada penggarapan lahan atau tanah serta hasilnya” katanya.

Memang kemudian, beban kerja ganda yang dihadapi perempuan telah menjadi momok mengerikan sehingga selain mengurus rumah tangga, perempuan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan, jika tidak demikian, keberadaan perempuan untuk keputusan serta terlibat aktif dalam sebuah organisasi tidak ada. Keputusan tidak dimiliki secara lebih oleh perempuan.

Kemudian, Reni menambahkan pengecualian dan pengabaian hak-hak keputusan perempuan dalam pengelolaan SDA juga dilanggengkan oleh berbagai kebijakan pemerintah. Sehingga benar kesimpulan yang disampaikannya, terkait tentang peran perempuan hanya berada pada koridor produksi.

“Tidak hanya itu, intimate exclusions yang dialami perempuan juga “diamini” melalui peraturan atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang buta gender dan tidak sensitif sehingga seringkali juga turut mengabaikan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan untuk mengelola SDA,” ujarnya.

Aktivis Mahasiswa Perempuan, Devi Kurniasari yang berasal dari desa Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya mengungkapkan perempuan harus berorganisasi untuk terlibat aktif dalam pengelolaan sumber daya alam serta hal-hal lain yang menyangkut kehidupan yang layak bagi perempuan. Pada dasarnya ini yang seharusnya menjadi fokus perempuan

“Perempuan harus terlibat aktif berorganisasi, memberdayakan masyarakat dan mengelola Sumber Daya Alam. Agar perempuan itu bisa memperjuangkan hak-hak, kemudian untuk membuktikan tidak lemah baik dalam  pengambilan keputusan dan lain halnya. Perempuan harus mendapatkan hal yang layak,” ujarnya.

Perempuan harus menjadi tonggak utama dalam pengelolaan SDA yang ada di desa. Sebagai kredo dalam diri perempuan, ini yang harus menjadi fakta secara menyeluruh di Indonesia. Namun, dengan maraknya investasi modal berbasis hutan dan lahan. Pertanyaan besarnya, tetap. Perempuan Desa, Masihkah Menjadi Tonggak Keberlanjutan Pengelolaan SDA?. (Obi Samhudi).

[1]Sumber Referensi: https://m.tempo.co/read/news/2015/03/07/063647808/indonesia-darurat-kekerasan-terhadap-perempuan.

 

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.