Pembentukan Tim Pengajuan Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan Tiga Desa Dibentuk

 KAPUAS HULU-SAMPAN-Menindaklanjuti pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu membahas penyelesaian tanah dalam kawasan hutan, (11/3) perwakilan tiga desa melakukan rapat membahas hal itu. Tujuannya, membentuk tim penyiapan dan dokumen pengajuan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan sesuai dengan mandat peraturan presiden nomor 88.
 
“Belum lama ini perwakilan tiga desa di Kapuas Hulu, yaitu Desa Kensuray,  Bahenap dan Desa Nanga Raun melakukan pertemuan yang dilakukan di Desa Kensuray. Dalam pertemuan itu membahas penyelesaian tanah dalam kawasan hutan yang sebelumnya sudah dilakukan bersama Pemda Kapuas Hulu dan Kadis Kehutanan Provinsi Kalbar. Pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari pihak desa,” kata Anggota SAMPAN Kalimantan, Selvianus Saludan (13/3).
 
Membahas tentang pembentukan tim di masing-masing desa dilakukan dalam pertemuan. Kata Vian sapaannya, nanti tim ini yang bertanggung jawab mengkoordinir penyiapan dokumen dan koordinasi dengan berbagai pihak.
 
Selain pembentukan tim lanjutnya, perwakilan desa yang hadir menyepakati skema pengajuan oleh masyarakat. Diantaranya pengajuan personal, instansi, masyarakat hukum adat atau badan sosial keagamaan. Dalam pertemuan itu, masyarakat memilih pengajuan melalui instansi desa.
 
Kemudian lanjut Vian lagi, dipertemuan itu pihak perwakilan desa juga menyiapkan dokumen yang sudah disiapkan. Setelah ini, pihak desa akan melengkapi dokumen seperti pengajuan pelepasan kawasan, membuat zket wilayah ajuan, daftar pemohon inventaris dan verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan, sejarah masyarakat/desa dan surat pernyataan sudah memasang tanda batas.
 
Dari semua yang dilakukan, harapan masyarakat tentunya ke depan bisa terlepas dari kawasan hutan, karena pada perinsipnya mereka tidak anti dengan hutan lindung dan kawasan hutan lainnya. 
 
Hanya saja mereka berharap jangan sampai lokasi rumah/pemukiman areal kelola mereka juga masuk dalam kawasan hutan. Karena hal ini sangat menyulitkan mereka dalam membangun.
 
Sebagai contoh saat ini semua bangunan yang dibangun (rumah adat, gereja, paud, kantor desa, jalan dll)  menggunakan dana desa saat ini wajib melampirkan surat tanahnya. Nah hal itu akan bermasalah kalau lokasi tersebut adalah kawasan hutan. Karena tidak boleh ada surat kepemilikan baik itu SKT apalagi sertifikat.
 
Selain itu, semua pembangunan yang menggunakan APBN tidak akan bisa masuk bahkan haram hukumnya apabila dalam kawasan hutan. “Oleh karenanya masyarakat sangat berharap ini bisa terealisasi. Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden nomor 88,” katanya. Dalam hal ini SAMPAN berkomitmen membantu proses pengajuan dan mengawal proses pengajuan ini sampai tuntas.(MA)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.