13164216_10206294177659552_1866048798524863628_n

SAMPAN, PONTIANAK – Pemerintah Indonesia yang menempatkan poros maritim sebagai prioritas pembangunan patut disyukuri. Sikap itu tergambar pada pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudaya Ikan dan Petambak Garam awal Maret 2016 lalu.

Hal itu dinyatakan Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik pada kegiatan Perencanaan Strategis SAMPAN Kalimantan bertajuk Mendukung Terciptanya Sistem yang Adil dan Berkelanjutan dalam Mengelola Wilayah Pesisir dan Daerah Aliran Sungai untuk Kesejahteraan Masyarakat di Aula Kantor Kecamatan Pontianak Tenggara di Jalan Parit Haji Husin 2, Kamis (12/05/2016).

Riza mengungkapkan, berdasar tren lima tahun ke belakang, produktivitas nelayan di Kalimantan Barat meningkat, tapi tingkat kesejahteraannya cenderung menurun. Anomali itu menggambarkan ada yang salah dalam pengelolaan perikanan.

“Ada dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah. Pertama, membenahi perizinan di sektor perikanan. Kedua, memperbaiki pasar perikanan atau memberikan perlindungan terhadap harga ikan nelayan, sehingga bisa menguntungkan masyarakat nelayan,” jelas Riza.

Dua strategi itu, kata Riza, perlu diakselerasi dan perlu diimplementasikan segera sehingga agenda poros maritim betul-betul implementatif di lapangan.

“Sebab, upaya peningkatan kesejahteraan nelayan akan membawa multiplayer effect, mulai dari dapat menggerakkan sektor perkapalan, kepelabuhan dan menggerakan sektor kepariwisataan,” ungkap Riza.

Riza menjelaskan bahwa UU itu memberikan amanah bahwa model pengelolaan perikanan harus partisipatif. UU Ini harus dimanfaatkan pemerintah pusat untuk berkolaborasi dengan organisasi nelayan-nelayan setempat. Tujuannya untuk memperkuat strategi pemerintah daerah dalam mendorong kesejahteraan masyarakat nelayan.

“Sebab, ada empat prinsip dasar dalam Undang-Undang ini. Satu, memberikan kepastian pada masyarakat nelayan tentang lokasi penangkapan ikan. Kedua, kepastian tentang akses permodalan. Ketiga, kepastian terhadap peningkatran kapasitas maupun teknologi dan keempat memberikan kepastian terkait perlindungan ketenagakerjaan dan pasar ikan. Keempat hal ini harus segera dioptimalkan,” terang Riza.

Untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakat nelayan, lanjut Riza, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten bisa saja menyusun peraturan daerah (perda) tentnag perlindungan dan pemberdayaan nelayan.

“Nah, dalam perda itu dapat disusun konsensus untuk mengoperasionalisasi anggaran yang berpihak kepada masyarakat nelayan. Kalau Kalbarmemulainya, Kalbar bisa menjadi role model (panutan/teladan) bagi pemberdayaan perikanan yang lebih adil dan berkelanjutan,” pungkas Riza. (sb)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.