Menggagas Terobosan Kebijakan Kehutanan dalam Kerangka Pambangunan Jangkah Menengah 2018 – 2023 Provinsi Kalimantan Barat.

 
PONTIANAK-SAMPAN-Sesuai dengan Visi Pembangunan Gubernur Kalimantan Barat Periode 2019 – 2023 tentang terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan dan dituangkan dalam 6 misi, diantaranya adalah misi ke 6 terkait Pembangunan yang berwawasan lingkungan. Melihat hal tersebut beberapa Civil society organization (CSO), diantaranya adalah  JARI Borneo Barat, SAMPAN Kalimantan, Link-Ar Borneo, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan (PBHK) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sumber Daya Alam Berkelanjutan Provinsi Kalimantan Barat melakukan audiensi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Barat, (27/11) bertempat di Aula Rapat Bappeda Provinsi Kalimantan Barat.
 
Pertemuan ini difasilitasi langsung oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Barat dan dipimpin oleh Bapak Guruh Prayono, SIP, M.Si selaku Kabid Monevdal. Dalam sambutannya, Bapak Guru Prayono menyambut baik kehadiran teman – teman CSO. “Kami menyambut baik kedatangan kawan-kawan dari Civil Society Organization (CSO), pada prinsipnya tahapan penyusunan RPJM ini rancangan awalnya sudah selesai dibuat dan pada tanggal 19 November 2018 kemaren sudah dilakukan public hearing terkait Rancangan RPJM ini, tentu dalam penyusunannya masih banyak kekurangan. Dalam proses penyusunan-nya kami melibatkan banyak pihak, diantaranya adalah para ahli dibidangnya dan akademisi diantaranya adalah Univeristas Tanjungpura (UNTAN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN),” ucapnya. 
 
Selain itu dari pihak CSO menyampaikan beberapa pokok pikiran terkait beberapa hal yang dianggap penting dimasukan dalam Rencana Pembangunan Daerah. Seperti yang disampaikan oleh Margaretha Tri Wahyuningsih bahwa kerja-kerja CSO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ini adalah terkait penyelamatan hutan dan lahan, baik  di sektor perkebunan, pertambangan maupun pada sektor kehutanan. “Selama ini, teman-teman CSO yang hadir telah bekerja banyak diberbagai isu, sebagai contoh, Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan selama ini telah melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat yang terlibat konflik dengan perkebunan, Lembaga Bela Banua Talino (LBBT) selama ini telah banyak bekerja memperjuankan hak-hak masyarakat adat melalui skema Hutan Hak (Adat), Ling-Ar melakukan advokasi perkebunan sawit di 7 kabupaten dan SAMPAN Kalimantan bekerjasama dengan KPK dan Distamben Provinsi Kalimantan Barat berkontribusi pada penyelamatan hutan seluas 1,2 juta hektar dari izin-izin yang bermasalah dan tidak operasional, selain itu JARI Borneo Barat aktif mendorong keterbukaan informasi publik,” katanya.
 
Sejalan dengan itu, Selvianus Saludan atau yang biasa dipanggil Vian memaparkan terkait beberapa hal yang menjadi rekomendasi dari Koalisi Masyarakat Sipil yang dianggap penting dimasukan kedalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, diantaranya adalah a) Mendorong pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat untuk mengembangkan skema insentif fiskal kepada Kabupaten/Kota melalui Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologis (TAPE), dalam rangka kolaborasi untuk mempercepat tercapainya peningkatan nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dari 58,58 pada tahun 2017 menjadi 70,00 pada tahun 2023; b) Meningkatkan capaian target program perhutanan sosial dan memperbanyak penerima manfaat dengan memprioritaskan kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya; c) Melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan melalui penggunaan Dana Bagi Hasil Kehutanan, Dana Reboisasi yang masih menjadi SILPA Kabupaten/Kota maupun yang telah diterimakan kepada Provinsi; d) Penegakan hukum terhadap pemegang izin industri berbasis hutan dan lahan (ekstraktif) melalui review izin, pengumuman daftar hitam, dan pemberian sanksi administrative; e) Melakukan penundaan terhadap izin baru sektor perkebunan kelapa sawit sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 8 tahun 2018, serta penundaan izin baru sektor pertambangan dan kehutanan untuk mendukung pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan. 
 
Lebih lanjut, Hadi memaparkan tentang apa yang dimaksud  Sistem Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologis atau yang sering dikenal dengan sebutan TAPE. Merupakan kebijakan yang coba di dorong di tinggat provinsi, agar kabupaten kota memiliki semangat dan komitmen mendukung program atau misi gubernur terkait mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan “TAPE dapat menjadi program yang sangat strategis apabila diterapkan oleh pemerintah provinsi berbasis kinerja dalam menjaga lingkungan hidup dengan indikatornya bisa berbasis tutupan hutan atau berbasis perubahan tutupan hutan. Skema yang sama juga coba kami dorong dibeberapa provinsi lain, diantaranya di Papua Barat, Kalimantan Timur, Sumatra Utara dll. Namun tidak bisa dipungkiri dari dua skema yang kami tawarkan memiliki kelebihan dan kekurangan masing- masing, hal ini dikembalikan ke bapak/ibu sekalian,” terangnya.
 
Menanggapi pemaparan tersebut, Sunanto, S.Hut, M.Si (Kasubid SDA dan Lingkungan Hidup) menyampaikan tanggapannya dan menyambut baik diadakannya audiensi ini dan berharap ini bukanlah pertemuan yang terakhir “Saya selaku Kasubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menyambut baik pelaksanaan audiensi ini dan harapannya akan ada pertemuan-pertemuan lebih lanjut yang melibatkan teman-teman CSO, agar apa yang dimuat dalam RPJMD semakin baik dan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya memang, ada hal-hal yang harus di dorong di dinas-dinas terkait, kerena turunan dari Rencana Pembangunan ini akan dituangkan ke dalam rencana kerja masing-masing SKPD, oleh karenanya teman-teman juga penting berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait,” ungkapnya. 
 
Sejalan dengan itu Guruh Paryono juga menyampaikan bahwa masih banyak kemungkinan adanya perubahan dalam draf RPJMD. “Peroses penyusunan RPJMD ini maksimal dilakukan selama 6 bulan terhitung pasca dilantiknya gubernur, dengan demikian paling terlambat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat akan ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2019, oleh karena itu, harapannya teman – teman CSO juga dapat berperan aktif dalam mendorong penyelesaian dan juga mendukung pelaksannan nantinya,” tutupnya.(ma)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.