PONTIANAK-SAMPAN-Deputi Manager Puslitbangdes Untan, David Teguh mengatakan, penyelenggaraan pemerintah desa sudah berjalan 2 tahun, namun tampaknya isu yang santer hanya tentang besaran anggaran dana desa saja. Padahal ada kebijakan penting yang harusnya dituntaskan terlebih dahulu, yaitu persoalan pengimplementasian berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal skala desa yang hingga kini masih menjadi tanda tanya.

“Kami mendesak agar Pemkab-pemkab di Kalbar segera menerbitkan perbup tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa,” ucapnya Jumat (2/12).

Dijelaskan dia, sampai kini desa belum bisa melaksanakan kewenangan super ini karena menurut PP No 43 Tahun 2014 Pasal 37, kewenangan ini terlebih dahulu harus diinventarisir dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.

Namun faktanya sampai hari ini, di Kalimantan Barat belum ada Pemerintah Kabupaten yang sudah menerbitkan Perbup terkait pengimplementasian kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa.

Mengingat pentingnya keberadaan perbup ini, agar pada awal tahun depan desa dan bahkan Pemkab sendiri dapat memastikan mana wilayah urusan pembangunan kabupaten dan mana wilayah urusan pembangunan yang bisa dilakukan sendiri oleh desa, sehingga pada akhirnya perencanaan pembangunan desa lebih komphrehensif dan lebih berkualitas.

Dalam perspektif yang lebih luas, lanjutnya, UU desa memiliki implikasi luas terkait kewenangan-kewenangan yang dikembalikan ke Desa sesuai dengan pasal 19 dalam UU Desa. Kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dikembalikan ini, memungkinkan Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa secara lebih komprehensif.

“Sebelum UU Desa ini lahir, maka pemerintah desa tak lebih kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten dan atau Provinsi, tidak “berdaya” karena segala sumber daya tergantung dengan pemerintahan di atasnya. Namun, sejak UU Desa ini lahir, maka Desa memiliki hak khusus untuk mengatur dirinya sendiri,” ungkapnya.

Apabila peraturan tersebut diberlakukan maka memungkinkan desa berbuat lebih jauh dari sekedar menjalankan rutinitas pemerintahan Desa. “Kalau kita lihat lebih dalam, kewenangan ini benar-benar memberikan desa kesempatan untuk lebih berdaya bahkan bisa menjadi desa mandiri,” tandasnya.

dpsampanDisisi lain Program Officer Advokasi SAMPAN Kalimantan, Dede Purwansyah menyambut baik hal ini, pasalnya dalam mendorong pembangunan desa tidak hanya bersifat infrastruktur dasar, melainkan program Hutan Desa juga menjadi prioritas desa yang sudah keluar PAK (Penetapan Areal Kerja) atau yang sedang mengusulkan. ” Jika ini bisa dilakukan dengan integrasi bersama pemerintah desa maka, Hutan Desa bisa dimasukkan kedalam anggaran Dana Desa. Sehingga pembangunan Hutan Desa tidak bergantung dari bantuan luar, dan akan mempercepat proses pembangunan Hutan Desa di tingkat tapak” ujar nya saat dijumpai di Kantor SAMPAN (2/12/2016).

Menurut pihaknya, pengimplementasian kewenangan lokal skala desa adalah bagian penting, tidak kalah bahkan mungkin lebih penting dalam jangka panjang daripada sekedar urusan dana desa.(ma)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.