Dirjen PSKL Puji Budidaya Kepiting Desa Tanjung Harapan

TANJUNG HARAPAN-SAMPAN-Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto memandang Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Kubu Raya telah merepresentasikan tata kelola Hutan Desa. Pengembangan budidaya kepiting di wilayah Hutan Desa yang dilihatnya diyakini ke depan dapat meningkatkan perekonomian warga setempat.
 
“Sekarang pemerintah sudah memberi akses berupa HD. Pasca HD, kita lihat apakah secara ekonomi mereka (warga desa) bisa mandiri?,” kata Bambang, saat kunjungannya ke Desa Tanjung Harapan, (21/4).
 
Pantauan dia, pasca HD Desa Tanjung Harapan, Kubu Raya diterbitkan, kini perlahan masyarakatnya mulai melakukan pengembangan potensi desa. Salah satunya budidaya kepiting melalui dampingan lembaga SAMPAN Kalimantan.
 
Usai melihat budidaya kepiting di Desa Tanjung Harapan, ia begitu takjub. Menurutnya pengembangan budidaya kepiting dengan membuat beberapa keramba sudah berjalan dengan baik. Agar ke depan pembudidayaan kepiting di sini bisa semakin maju, tentu dorongan harus terus dilakukan.
 
Dorongan Kementerian lanjutnya, tak hanya sebatas mengeluarkan izin. Tapi skema akses modal berkelanjutan buat masyarakat juga dikeluarkan. Tapi lanjutnya untuk mendapat akses permodalan yang banyak tak hanya mengandalkan Pemerintah saja. “Makanya kedatangan saya ke sini juga mengajak perwakilan Inisiatif Dagang Hijau. Mudah-mudahan apa yang dibuat masyarakat sini juga direspon IDH,” katanya.
 
Agar jalannya seiring, peran SAMPAN Kalimantan sebagai lembaga penyambung koneksi diminta mesti terus digenjot. “Setelah akses HD legal, peningkatan produktivitas hutan melalui akses modal dan pasar harus terus dilakukan,” katanya.
 
Sekarang lanjut dia lebih dalam, pemerintah tengah menggenjot perizinan pengelolaan alam melalui skema perhutanan sosial, bagi masyarakat desa. Diakui dia, beberapa waktu lalu, perizinan lebih banyak diberikan untuk swasta seperti izin HPH dan HTI. Untuk masyarakat hanya empat persen saja. Makanya sekarang, Pemerintah ingin meningkatkan pemberian izin 28 sampai 31 persen.
 
Dari catatannya, 42 juta hektare pemanfaatan lahan hutan digunakan swasta dan baru 8 ratus ribu hektare digunakan masyarakat. Perlahan, Kementerian LHK ingin angkanya ditingkatkan.(ma)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.