SAMPAN – Sebanyak 8 Desa di Kabupaten Melawi mendatangi kantor Bupati Melawi pada tanggal 7 November 2013. Masyarakat dari 8 Desa tersebut mengajukan surat pengajuan untuk pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat kepada Bupati Kabupaten Melawi. “Kami, persekutuan masyarakat hukum adat Kabupaten Melawi menuntut pemerintah daerah segera mengeluarkan perda mengenai masyarakat hukum adat sesuai dengan […]

Read More

  SAMPAN – Perwakilan perkumpulan SAMPAN, organisasi yang bergerak peduli lingkungan hidup, Nikasius Meki, menuturkan pemerintah daerah perlu melibatkan seluruh pihak dalam pembahasan kebijakan reklamasi bekas area tambang. Menurutnya, hingga saat ini proses reklamasi yang dilakukan perusahaan-perusahaan di Ketapang cenderung tidak transparan dan tidak partisipatif. Hal ini menyusul workshop yang dilakukan Pemerintah daerah dan LSM […]

Read More

  Pontianak, SAMPAN – Maraknya perijinan untuk Industry Pulp and Paper (bubur dan kertas) membuat banyak keprihatian berbagai pihak khususnya oleh aktivis lingkungan di Kalimantan Barat. Keprihatinan ini menyangkut tingginya deforestasi hutan dan konflik sosial yang terjadi di masayrakat akibat dari Industri bubur dan kertas. Hal ini lah yang mendorong terselenggaranya Workshop Dan Konsolidasi Masyarakat […]

Read More

  PONTIANAK – Reklamasi kawasan pertambangan selama ini dianggap belum menjadi hal yang serius bagi pemerintah. Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Hendrik Siregar, menyebut perlu adanya standar penutupan tambang. Menurut dia, ada sanksi dan lembaga khusus yang menangani dan mengawasi pelaksanaan reklamasi tersebut. “Tidak ada pelepasan tanggung jawab jika para pihak khususnya pemilik otoritas […]

Read More

Pontianak, SAMPAN, Tembawang merupakan sistem kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan. Namun sayangnya, sistem tersebut belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah baik dalam hal penguasaan masyarakat maupun pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang adil dan berkelanjutan. Sehingga, menjadi sasaran ekspansi modal berbasis hutan dan lahan. Perkupulan SAMPAN melakukan riset di dua Kabupaten,yaitu Kabupaten Ketapang dan […]

Read More

  Kubu Raya, SAMPAN – Kalender waktu yang tidak bisa lagi di jadikan pedoman untuk memprediksi musim karena pengaruh perubahan iklim global yang menyebabkan cuaca ekstrim dan tidak menentu. Kondisi ini yang menjadikan nelayan susah untuk melaut, karena sering prediksi cuaca bagus tapi tiba-tiba muncul badai atau prediksi cuaca melaut bagus tiba-tiba air laut terang […]

Read More

  SAMPAN, Kubu Raya – SAMPAN (Sahabat Masyarakat Pantai) Kalimantan bekerja sama dengan JARI Borneo Barat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) di salah ruangan gedung sekolah pondok pesantren nurul hikmah desa sepuk laut kecamatan sungai kakap kabupaten kubu raya, jumat 12 april 2013. Kegiatan FGD yang di beri tema “Mendorong Adanya Legalitas dalam Rangka Mencegah […]

Read More

PONTIANAK, SAMPAN – Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) di Kalimantan Barat menyatakan keberatan terkait Kebijakan Konservasi Hutan Asia Pulp & Paper (APP) yang mereka sampaikan 5 Februari Silam. RPHK menemukan dua pemasok independen APP, PT Asia Tani Persada (ATP) dan PT Daya Tani Kalbar (DTK), dua perusahaan itu masih melakukan penebangan hutan alam, pembersihan lahan dan […]

Read More

  Pontianak, SAMPAN – 26 Februari 2012 – Manajemen Asia Pulp and Paper (APP) hari ini kembali mengadakan diskusi terfokus di Hotel Mercure, Pontianak. Pertemuan ini merupakan serangkaian kegiatan Roadmap Keberlanjutan untuk meminta masukan dari kelompok pemerhati dan pengiat masalah lingkungan, hutan dan lahan masyarakat. Inisiatif Roadmap Keberlanjutan ini merupakan respon APP terhadap kritik dari banyak organisasi atas praktik […]

Read More

  Pontianak, SAMPAN – Menganggap bahwa pemerintah kabupaten Kubu Raya tidak kunjung dapat menyelesaikan kasus yang terjadi di desa mereka. Pada tanggal 23 Januari 2013, masyarakat dari Desa Kuala Karang dan Desa Seruat melaporkan kasus tambak dan perkebunan kelapa sawit ke anggota dewan provinsi Kalimantan barat di gedung DPRD Provinsi. “Kami telah lelah mengadu agar […]

Read More