Bentang Pesisir Padang Tikar dan Pengelolaan Hutan Desa

Bentang Pesisir Padang Tikar memiliki luas ±135.545 ha. Sedangkan ±76.370 ha merupakan kawasan yang diperuntukan untuk dikelola masyarakat melalui sekema Hutan Desa. Hutan Desa terbagi lagi ke dalam Hutan Lindung seluas ±69,299 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ±1,985 ha dan Hutan Produksi Konversi seluas 5,086 ha. 
 
Secara administrasi, terbagi ke dalam wilayah administrasi 10 Desa (Desa Tanjung Harapan, Ambarawa, Sungai Besar, Sungai Jawi, Tasik Malaya, Padang Tikar I, Medan Mas, Nipah Panjang, Teluk Nibung dan Desa Batu Ampar). Hal ini telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada 10 Lembaga Pengelola Hutan Desa di Bentang Pesisir Padang Tikar.
 
Penetapan Hak Pengelolaan Hutan Desa menjadi acuan Lembaga Pengelola Hutan Desa bersama masyarakat dan Pemerintah Desa dalam melakukan berbagai aktivitas. Adapun beberapa kegiatan tersebut berupa kegiatan konservasi dan perlindungan, rehabilitasi, pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemanfaatan jasa lingkungan, dan penguatan kelembagaan. 
 
Kegiatan tersebut merupakan upaya peninggkatan ekonomi masyarakat dan pelestarian hutan. Strategi yang diterapkan dalam mengelola Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) bersama masyarakat adalah menggunakan pendekatan fair, integrated and sustainable landscape approach (FISLA). Strategi ini menempatkan Hutan Desa sebagai bagian tidak terpisahkan dari satu kesatuan ekosistem Bentang Pesisir Padang Tikar. Implementasi strategi dengan memastikan pengelolaan hutan tidak hanya mensasar pembangunan di Hutan Desa semata, tetapi secara menyeluruh di BPPT. Strategi – strategi ini disusun dalam Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
 
Sejauh ini SAMPAN Kalimantan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, POKJA PPS Kalbar, KPH Kubu Raya, Pendamping Kehutanan, Pendamping Perhutanan Sosial, BUPSHA, BPSKL Wilayah Kalimantan serta Dirjen PSKL telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Pengelola Hutan Desa Bentang Pesisir Padang Tikar dan kelompok perempuan di desa. Salah satunya adalah melalui kegiatan pelatihan “Pelatihan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial berupa Pembuatan Anyaman Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)”. Hasilnya ialah peningkatan kapasitas serta ruang kelola hutan desa oleh kelompok perempuan sehingga memahami dan mengerti arah kebijakan dan pembangunan Hutan Desa BPPT, mengerti terkait tantangan dan peluang memajukan dan membangun Hutan Desa serta Kelompok perempuan mampu meningkatkan peran dirinya dan ekonomi melalui pemanfaatan HHBK di hutan desa.
 
Melalui kegiatan pelatihan, pendampingan rutin juga terus dilakukan. SAMPAN Kalimantan bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, POKJA PPS Kalbar, KPH Kubu Raya, Pendamping Kehutanan, Pendamping Perhutanan Sosial, BUPSHA, BPSKL Wilayah Kalimantan serta Dirjen untuk memperkuat Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial maupun Kelompok – kelompok perempuan yang ada di masing – masing desa.
 
Sejauh ini dalam setiap kegiatan pendampingan yang dilakukan, kelompok perempuan, lphd dan kups terlibat aktif didalamnya. Hasilnya saat ini kelompok perempuan mulai memiliki keberanian untuk menyuarakan kebutuhannya. Pelan tapi pasti, salain lphd, kelompok – kelompok perempuan juga mulai bisa menyusun perencanaan kegiatan sendiri. Selama ini, dalam setiap kegiatan selalu hadir perwakilan kelompok perempuan 5 sampai 10 orang di setiap desanya.
 
Namun di sisi lain masih ditemukan persoalan – persoalan lain di tingkat tapak. Persoalan tersebut diantaranya bahwa kelompok perempuan belum memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan manajeman keuangan kelompok dan keuangan keluarga. Kedua adalah kelompok perempuan belum memiliki kemampuan dan keberanian dalam melakukan Koordinasi dan negosiasi. Koordinasi dan negosiasi dimaksut lebih yang bersifat ekternal. 
Sehingga selama ini kegiatan koordinasi dan negisiasi cendrung di dominasi oleh kelompok laki – laki, termasuk dalam hal mengakses bantuan ke pihak luar seperti ke BLU, BPSA, Bank Pesona, BPSKL dan lain sebagainya. Padahal peluang yang sama juga dimiliki kelompok perempuan. 
 
Oleh karena itu, sangat di butuhkan berbagai upaya – upaya lain untuk peningkatan kapasitas kelompok perempuan.
 
Penulis Aktivis SAMPAN Kalimantan : Benny

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.