Kaji Pemindahan Ibu Kota di Kalbar

 
 
PONTIANAK-SAMPAN-Presiden Indonesia Joko Widodo mewacanakan akan memindah ibu kota negara ke Pulau Kalimantan. Dari hasil pertemuan rapat di istana negara, muncul tiga nama provinsi yang bakal ditinjau Bappenas. Kalimantan Barat satu targetnya. Jika benar Kalimantan dirujuk, perlu banyak kajian sebelum pemindahan benar-benar dilakukan. Hal tersebut dikatakan Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Kalimantan Barat, Anton P Widjaya Rabu (1/5).
 
“Saya lihat ibu kota negara, Jakarta memang sudah over load dalam segala hal. Yang ke dua, Jakarta dalam aspek lingkungan sudah kehilangan daya dukung tampung lingkungan. Ke tiga, kita tahu potensi bencana di Pulau Jawa khususnya Jakarta begitu besar karena masih masuk ring of fire. Jika terjadi gempa tak ada tempat buat orang lari,” ungkap Anton.
 
Sebagai ibu kota yang merupakan simbol negara lanjut Anton sangat membahayakan bila suatu saat kejadian gempa terjadi karena dapat membuat pemerintah utama menjadi lumpuh.
 
Munculnya tiga provinsi di Kalimantan yang bakal menjadi rujukan ibu kota negara, pandangan Anton mesti banyak melihat dari segala aspek. Jika wacananya sebagai percepatan pembangunan pelayanan daerah tertinggal menurutnya sangat bagus. “Namun jika perpindahan dilakukan tanpa miliki paradigma baru dan cenderung hanya seperti kembaran Jakarta jelas bukan langkah tepat,” tegasnya.
 
Wacana perpindahan ibu kota semakin negatif jika pemerintah hanya membawa remah pembangunan ke Kalimantan dengan tetap memposisikan Jawa sebagai sentral pulau prioritas.
 
Kemudian jika pemerintah bertransmigrasi cuma membawa visi pembangunan kemungkinan besar bakal diikuti dengan berbondongnya penduduk ke Kalimantan. “Ini jadi perhatian. Kita tak mau pada akhirnya Kalimantan seperti Jawa. Belum lagi kerusakan secara lokal di mana nanti bermunculan broker dengan menaikkan harga tanah sehingga timbul konflik pertanahan,” ungkapnya.
 
Direktur Sampan Kalimantan, Dede Purwansyah menilai, wacana perpindahan ibu kota ke Kalimantan masih tahap rencana. Menurutnya langkah yang diambil Pemerintah tetap dengan catatan perhatian beberapa aspek. “Tidak hanya masalah gempa, tapi daya dukung ekologi, dikarenakan wilayah Kalimantan merupakan daerah landai, bergambut dan sedikit berbukit. 
Selain itu, kesiapan masyarakat dalam menyambut kabarini. Hal ini juga berpengaruh pada kondisi kawasan hutan yang memang menjadi jantung dunia. Perlu ada kajian mendalam dan pemerintah mesti melakukan banyak persiapan,” tandasnya.(ma)

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.